Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, di Aula BPKPD Kab. Lamandau, Senin (14/7)
Kegiatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Bupati Lamandau dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wabup, menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan utama nasional yang menuntut perhatian dan kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, “kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama berdirinya Republik Indonesia, maka dari itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus terus kita perkuat dan sinergikan,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa berbagai program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan, dan program pemberdayaan lainnya, telah memberikan kontribusi penting dalam meringankan beban masyarakat, namun demikian, masih diperlukan strategi yang lebih terpadu dan berbasis data agar intervensi program benar-benar menyentuh kelompok sasaran.
Mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, penyusunan RPKD menjadi kewajiban daerah untuk memetakan dan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin.
“RPKD akan menjadi panduan strategis kita untuk lima tahun ke depan, di dalamnya harus mampu mengidentifikasi program yang paling efektif menekan angka kemiskinan serta mengatasi kantong-kantong kemiskinan di wilayah Lamandau,” jelasnya.
Dalam data terbaru, Kabupaten Lamandau mencatatkan angka kemiskinan sebesar 3,25% per Maret 2024, terendah di Kalimantan Tengah, sementara kemiskinan ekstrem hanya 0,03%, meski menjadi catatan positif, Bupati mengingatkan bahwa capaian ini harus dijaga dan ditingkatkan.
Menutup sambutannya, Wabup mengajak seluruh peserta rapat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam upaya menurunkan kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan. (Diskominfostandi)