Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring, di ruang rapat Bupati, Senin (07/07).
Rakor yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam paparannya, Kemendagri menekankan pentingnya delapan strategi utama yang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah, disertai deregulasi perizinan serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung target pertumbuhan nasional.
Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Pemda diimbau agar proaktif mensosialisasikan kemudahan yang diberikan, seperti pembebasan biaya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui rakor ini, diharapkan Pemkab Lamandau dapat terus memperkuat peran aktifnya dalam menjaga stabilitas harga dan memperluas akses perumahan bagi warganya, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. (Diskominfostandi)