Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Perencanaan Tahun 2027, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lamandau tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Lamandau, Meigo, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Meigo menyampaikan bahwa sosialisasi kamus usulan Pokir Tahun 2027 merupakan bagian dari pemenuhan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu indikator yang wajib dilaporkan pemerintah daerah pada area perencanaan dalam Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Bappedalitbang Lamandau, Tiryan Kuderon, memaparkan bahwa jumlah kamus usulan Pokir untuk Perencanaan Tahun 2027 sebanyak 117 usulan yang mencakup berbagai urusan pemerintahan.
“Di antaranya meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana, pangan, pemuda dan olahraga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pertanian, dan lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, serta tetap memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamandau, Herianto, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagi DPRD dalam menyusun dan mengawal Pokir agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap Pokir yang diusulkan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya. (Diskominfostandi)