Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (4/6).
Bertempat di Ruang Rapat Bupati Lamandau, rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muhamad Irwansyah, Asissten II, perwakilan TNI, Polri, dan Dinas terkait.
Agenda utama rapat mencakup evaluasi inflasi nasional dan tindak lanjut pelaksanaan program prioritas Presiden RI.
Dalam pemaparannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap enam program prioritas nasional, antara lain: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, Program Sekolah Rakyat, serta pendirian SMA Unggul Garuda (SUGAR).
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., menyampaikan kondisi inflasi nasional pada minggu ke-5 Mei 2025, disebutkan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,37%, dengan inflasi tahunan pada Mei 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, sementara 7 provinsi lainnya mencatatkan inflasi.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi, memaparkan kondisi harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian karena berada di bawah atau di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara lain ayam ras pedaging, kedelai lokal, gabah kering giling (GKG), bawang putih, daging kerbau impor, serta berbagai jenis beras.
Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional terus menggiatkan sejumlah program seperti pemantauan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitas distribusi pangan, penguatan peran kios pangan, hingga penyaluran cadangan beras pemerintah (SPHP) dan bantuan pangan lainnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan realisasi program-program prioritas nasional. (Diskominfostandi)