Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara virtual pada Selasa (4/11). Kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten II Setda Lamandau, Meigo Basel, dari ruang rapat Bupati Lamandau.
Rakor nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year on year), mengalami kenaikan tipis 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya.
Mendagri menjelaskan, peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana emas perhiasan menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 0,21 persen.
“Kenaikan harga emas menjadi faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini, tren kenaikannya masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, lonjakan harga emas tidak lepas dari dinamika global, termasuk menurunnya kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat, yang membuat banyak negara memilih menyimpan cadangan dalam bentuk emas.
Selain emas, inflasi juga didorong oleh naiknya harga beberapa komoditas pangan, seperti cabai merah (0,06 persen), telur ayam ras (0,04 persen), daging ayam ras (0,02 persen), dan wortel (0,01 persen).
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan bahwa harga emas perhiasan menunjukkan tren kenaikan signifikan sepanjang Oktober 2025.
“Meskipun penyumbang inflasi di setiap daerah berbeda-beda, namun emas perhiasan menjadi faktor yang konsisten memberikan kontribusi di hampir seluruh wilayah Indonesia,” jelas Amalia.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, menjaga kestabilan harga bahan pokok, serta mendukung program strategis nasional, termasuk percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Diskominfostandi)