Nanga Bulik — Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, secara langsung meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, yang berlangsung di Aula BKPSDM, Kamis (8/5).
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan moral dari kepala daerah kepada para peserta yang tengah berjuang meraih status ASN melalui jalur PPPK. Dalam sambutannya di hadapan para peserta, Bupati Rizky menegaskan bahwa seleksi PPPK merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer, serta bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara di Kabupaten Lamandau.
“Beberapa waktu lalu, kita telah menyerahkan 654 SK pengangkatan PPPK Tahap I, hari ini, saya berharap para peserta bisa mengikuti jejak sukses rekan-rekan tersebut,” ujarnya memberi semangat.
Bupati juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti rangkaian seleksi dengan sungguh-sungguh, penuh integritas, dan menjunjung tinggi kejujuran, dan mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik kecurangan dalam proses seleksi.
“Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, percayalah, usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil,” pesan Bupati. Bupati Rizky juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi PPPK di Kabupaten Lamandau dilaksanakan secara transparan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, hal ini penting untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam rekrutmen aparatur pemerintah.
“Saya pastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai mekanisme dan aturan resmi, tidak ada intervensi dan semua peserta memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II ini mencapai 624 orang, dari jumlah tersebut, sebanyak 597 peserta mengikuti ujian di titik lokasi mandiri yang disiapkan di kantor BKPSDM Lamandau, sementara 27 peserta lainnya memilih mengikuti seleksi di titik lokasi berbeda.
Seleksi PPPK ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lamandau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.(Diskominfostandi)