Beranda » Konsisten Dalam Upaya Pengendalian Inflasi, Pj Bupati Lamandau Ikuti Rakor secara Virtual

Konsisten Dalam Upaya Pengendalian Inflasi, Pj Bupati Lamandau Ikuti Rakor secara Virtual

by Admin Kominfo

Nanga Bulik – Pj Bupati Lamandau, Said Salim, kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual, di Ruang Rapat Bupati Lamandau, Senin (20/1).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat, mengatakan jika inflasi nasional masih berada di angka 1,57% (y-o-y).

“Bapak Presiden mengapresiasi dan memberikan perintah agar rapat koordinasi ini bisa terus dilanjutkan agar kita tidak melupakan dan konsisten dalam mengendalikan inflasi,” lanjut Mendagri.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada minggu ketiga Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya, “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras,” ungkapnya.

Dalam rakor tersebut Mendagri juga menambahkan, untuk mewujudkan Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Pemerintah Pusat akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat Indonesia.

“angka kelahiran beberapa tahun terakhir di Indonesia cukup tinggi sehingga Indonesia mendapatkan bonus demografi karena banyaknya generasi muda, menjadikan potensi Indonesia untuk maju atau Indonesia Emas, kalau anak-anak itu betul-betul produktif,” ujarnya.

“Untuk itu diimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, dan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah,” pungkasnya. (Diskominfostandi)

Related Articles

Leave a Comment